Profil Kecamatan

Mengenal lebih dekat sejarah, visi misi, dan struktur organisasi Kecamatan Telaga Biru.

Pusat Pemerintahan Lama: Wilayah Kecamatan Telaga dan sekitarnya (termasuk kawasan Telaga Biru) memiliki akar sejarah yang kuat dengan kerajaan Gorontalo, yang dulunya berpusat di pinggiran sungai Bolango.

Pemekaran Wilayah: Telaga Biru adalah hasil pemekaran wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan di Kabupaten Gorontalo.

Wilayah Administratif: Kecamatan Telaga Biru saat ini terdiri dari 15 desa, yaitu: Lupoyo, Pantungo, Dumati, Tuladenggi (Ibukota), Ulapato A, Pentadio Timur, Pentadio Barat, Talumelito, Ulapato B, Dulamayo Utara, Modellidu, Tinelo, Timuato, Tonala dan Tapaluluo.

Visi

Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan

Misi

Membangun Sumber Daya yang Beragama, Berbudaya, Unggul dan Kompetitif

Mentransformasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Teknologi Berorientasi Nilai Tambah dan Berkelanjutan.

Terwujudnya Reformasi tata kelola pemerintahan yang baik

Camat

Sekertaris Kecamatan

Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi PMD

Kepala Seksi Sosial

Kepala Seksi Trantib dan LH

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Lihat Struktur

Tugas

Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan : Menjalankan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan : Meliputi koordinasi ketentraman, ketertiban umum, dan penerapan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan Desa/Kelurahan : Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa (ADD/DD) dan pemerintahan desa.

Fungsi

Penyelenggaraan Pemerintahan: Menyusun rencana, merumuskan kebijakan operasional, serta mengatur administrasi, kepegawaian, dan rumah tangga kecamatan.

Pelayanan Umum: Memberikan pelayanan administratif dan perizinan kepada masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat: Mengoordinasikan upaya pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Ketentraman dan Ketertiban: Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, termasuk berkoordinasi dengan Polri.

Pembinaan dan Pengawasan: Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa/kelurahan.

Koordinasi Pembangunan: Mengoordinasikan kegiatan pembangunan dan sarana prasarana umum